Home Kolom Administrasi Publik Baru (New Public Administration)

Administrasi Publik Baru (New Public Administration)

158
0
mengenal ilmu administrasi publik

Mikamoney.com Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial. Administrasi sebagai ilmu pengetahuan berada dalam pemikiran manusia senantiasa dihadapkan pada berbagai bantahan dan wajib memberikan penjelasan tentang nilai kebenaran, sesuai dengan prinsip-prinsip umum empiris. Administrasi dalam urusan pemerintahan dan publik mengalami perkembangan yang disebut sebagai administrasi publik baru

Sebenarnya fokus utama dari ilmu administrasi adalah persoalan tentang manusia, terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan keteraturan dalam rangka peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia itu sendiri, yang tentunya ini berhubungan dengan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

OPA dan NPA

Secara garis besar, perkembangan ilmu administrasi publik terbagi dalam dua periode utama, yaitu administrasi publik lama (old public administration = OPA) dan administrasi publik baru (new public administration = NPA).

1.Sekilas Old Public Administration(OPA)

Administrasi publik lama (OPA) disebut juga dengan administrasi publik tradisional (klasik), merupakan paradigma yang berkembang pada awal kelahiran ilmu administrasi publik. Tokoh paradigma ini adalah pelopor berdirinya ilmu administrasi publik antara lain Woodrow Wilson dengan karyanya “The Study of Administration”(1887) serta F.W. Taylor dengan bukunya “Principles of Scientific Management

2.New Public Administration (NPA)

Paradigma NPA berkembang sejak akhir tahun 1960an sampai dengan awal tahun 1970an. Paradigma Administrasi Publik Baru (New Public Administration) muncul dari perdebatan hangat tentang kedudukan administrasi publik sebagai disiplin ilmu maupun profesi. Selain itu, lahirnya NPA juga dilandasi oleh hal-hal sebagai berikut:

  1. Pasca perang Dunia II banyak lahir lembaga-lembaga internasional, seperti PBB, WHO, UNICEF, dll. Tetapi mereka mengalami berbagai kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya karena ketiadaan sistem administrasi yang  
  2. Meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan penduduk secara cepat dianggap sebagai masalah yang timbul karena inefisiensi kinerja para administrator dan karena kesempitan lingkup pemahaman mengenai administrasi untuk memenuhi kebutuhan manusia
  3. Administrasi publik lebih dirasakan sebagai penguat status-quo dari kelompok elit
  4. OPA lebih mengutamakan sisi “administrasi” daripada sisi ”publik”, lebih menekankan “prinsip dan prosedur” daripada “nilai dan filosofi”, “efisiensi dan ekonomi” daripada “efektivitas dan pelayananan yang efisien”

Bertolak dari hal-hal tersebut, maka para sarjana dan ilmuwan muda administrasi publikdi AS berusaha menyusun suatu instrumen baru yang memungkinkan untuk menginisiasi dan menjaga keberlanjutan perubahan sosial. Mereka menganggap bahwa administrasi publik berada dalam posisi revolusi sehingga menginginkan untuk membuat administrasi publik menjadi sebuah disiplin ilmu yang sarat akan nilai.

Sejarah kelahiran NPA

Sejarah kelahiran NPA dapat dirinci sebagai berikut:

a.Honey Report pada Pendidikan Tinggi Pelayanan Publik, 1967

Adanya sorotan terhadap laporan mengenai berbagai kekurangan di lembaga-lembaga administrasi publik dan kekurangan komunikasi antara para sarjana administrasi publik dengan para praktisi administrator publik. Hal ini menimbulkan keraguan dan kebingungan di kalangan masyarakat

b.Konferensi Philadelphia mengenai Teori dan Praktik Administrasi Publik, 1967

Konferensi ini menyatakan bahwa perlunya perubahan konsep secara progresif dari sekadar negara aman (damai) menjadi negara sejahtera, yang mana hal ini menuntut peningkatan tanggung jawab dari para administrator publik. Administrator publik mau tidak mau harus masuk ke ranah implementasi kebijakan sekaligus juga formulasi kebijakan. Dalam hal semakin meningkatnya disparitas sosial-ekonomi, administrasi publik dituntut untuk semakin meningkatkan perhatiannya pada masalah-masalah sosial dan mampu mewujudkan keadilan sosial.

c.Konferensi Minnowbrook I, 1968 (dipelopori oleh Dwight Waldo)

Kebutuhan akan hadirnya administrasi publik yang relevan dengan kepentingan publik dan bagaimana disiplin administrasi publik harus menyesuaikan dengan tantangan tahun 1970an menjadi tema utama dalam konferensi ini. Konferensi Minnowbrook I dianggap sebagai awal mula lahirnya New Public Administration. Konferensi ini menghasilkan kumpulan makalah yang berjudul ”Toward a New Public Administration: The Minnowbrook Perspective” , di mana salah satu artikel dalam kumpulan makalah ini adalah karya George Frederickson berjudul ”The New PublicAdministration”.

Paradigma New Public Administration pada dasarnya mengkritisi paradigma administrasi lama atau klasik yang terlalu menekankan pada parameter ekonomi.  Menurut paradigma Administrasi Publik Baru, kinerja administrasi publik tidak hanya dinilai dari pencapaian nilai ekonomi ,efisiensi, dan efektivitas ,tapi juga pada nilai “keadilan sosial” (disebut sebagai pilar ketiga setelah nilai efisiensi dan efektivitas). Implikasi dari komitmen pada ”keadilan sosial”, maka administrator publik harus menjadi ’administrator yang proaktif’, bukan sekedar birokrat yang apolitis.

Fokus dari Administrasi Publik Baru meliputi usaha untuk membuat organisasi publik mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan pengembangan sistem desentralisasi dan organisasi demokratis yang responsif dan partisipatif, serta dapat memberikan pelayanan publik secara merata. Karena administrasi publik mempunyai komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (social equity), maka Frederickson menolak pandangan bahwa administrator dan teori-teori administrasi publik harus netral dan bebas nilai (it put more emphasis on a normative-approach in place of the value-free-approach).

NPA berdiri di atas empat aspek, yaitu:

  1. Perubahan. Administrasi publik yang sebelumnya digunakan untuk mempertahankan status-quo suatu pemerintahan/birokrasi (survival oriented) diubah oleh NPA menjadi fleksibel, adaptif, dan membuka respon terhadap berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di masyarakat (client oriented);
  2. Relevan. Setiap komunitas masyarakat memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Administrasi publik yang pada awalnya selalu memandang permasalahan di masyarakat hanya dari sudut pandangnya sendiri (nonpartisipatoris), dan hal itu selalu dianggap sebagai satu-satunya sistem terbaik (one best way system), diubah oleh NPA menjadi administrasi publik yang melibatkan masyarakat dalam setiap proses perumusan kebijakan (partisipatoris) dengan berbagai alternatif sistem yang mungkin sesuai perubahan dan karakteristik khas setiap masyarakat (multi level system);
  3. Kesamaan, keadilan, dan hukum. Tujuan utama administrasi publik baru adalah memberikan kesamaan, keadilan, dan hukum di masyarakat dengan mengetengahkan harmoni dan integrasi di masyarakat;
  4. Nilai. Untuk mencapai semua tujuannya, administrasi publik yang dahulunya hanya bersifat scientific, rational, and value-free diubah oleh NPA menjadi administrasi publik yang menekankan pada nilai-nilai organisasi dan kemanusiaan atau etika dan komitmen personal. Administrasi publik bukan lagi dipahami sebagai robot yang hanya menekankan pada isu-isu mekanis (efisiensi dan ekonomis). Seorang administrator publik tidak hanya harus memiliki kemampuan manajerial dan keahlian teknis, tetapi juga diperlukan kepekaan sosial.

Frank Marini menyimpulkan bahwa NPA setidaknya terdiri atas lima prinsip utama, yaitu: relevan, nilai, keadilan sosial, perubahan, dan client-focus (client-oriented).

Golembiewski menyatakan bahwa ada beberapa perspektif positif dari NPA, antara lain:

  1. Umat manusia pada dasarnya lembut dan berpotensi sempurna (rakyat merupakan proses bagi administrasi untuk tumbuh dan berkembang = demokratis/partisipatoris);
  2. Menekankan peran sentral nilai-nilai organisasional dan kemanusiaan (tidak hanya sekadar efisien dan ekonomis);
  3. Menekankan inovasi dan perubahan;
  4. Menganjurkan keadilan sosial sebagai pedoman dalam melakukan pembangunan manusia (administrasi yang bebas-nilai tidak mungkin);
  5. Irasional, emosi, intuitif, karena perilaku manusia (masyarakat) tidak selalu dapat diprediksi (unpredictable);
  6. Menolak dikotomi politik-administrasi, karena administrator harus terlibat dan memang berkompeten baik dalam formulasi maupun implementasi kebijakan.

Konferensi Minnowbrook II (September 1988)

Tujuan utama dari Konferensi Minnowbrook II (M-II) adalah mengevaluasi dampak yang dihasilkan oleh NPA hasil Konferensi Minnowbrook I (M-I), sekaligus mendiskusikan isu-isu lain yang penting dan terkini, yang belum tercakup dalam M-I.

Kesamaan antara M-I dan M-II antara lain:

  1. Concern terhadap keadilan sosial;
  2. Nilai-nilai demokratis dengan fokus khusus pada etika dan akuntabilitas;
  3. Pentingnya administrasi publik untuk menegaskan kembali penguatan masyarakat. Peran pemerintah (government) sangat penting (inevitable) untuk mewujudkan hal itu;
  4. Perspektif normatif dan keperilakuan;
  5. Pelayan publik harus lebih konservatif daripada agen-agen perubahan.

Perbedaan antara M-I dan M-II antara lain:

  1. Komposisi peserta diperluas, tidak hanya ilmuwan administrasi publik, tetapi juga mengundang ilmuwan sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum. Ini berdampak pada tema yang dibahas juga semakin luas, tidak hanya dari sudut pandang ilmu administrasi publik, tetapi diperkaya juga dengan perspektif kepemimpinan, konstitusi dan hukum, kebijakan teknologi dan ekonomi;
  2. Perbedaan orientasi (tujuan). M-I lebih berorientasi konfrontasional karena lebih berfokus kepada mengubah OPA, sedangkan M-II lebih fokus kepada praktik pelayanan sipil;
  3. Pada M-I, peran government dalam administrasi publik sangat kuat, sedangkan pada M-II, peran government mulai beralih kepada governance.

( Penulis : Ahmad Nurcholish, ‘Ringkasan Tentang NPA’, Bawean 2015)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here