Home Kolom Administrasi Publik Ditinjau Dalam Perspektif Ortodoks

Administrasi Publik Ditinjau Dalam Perspektif Ortodoks

185
0
pendekatan dalam perspektif ortodoks administrasi publik

Mikamoney.com– Terdapat beberapa pendekatan dalam perspektif ortodoks dalam ilmu administrasi publik.

PENDEKATAN HUKUM ( LEGAL APPROACHMENT )

Pendekatan hukum menekankan pada paham legalistik dimana pendekatan ini mendasarkan pada asumsi bahwa kewenangan legal adalah kewenangan yang efektif. Dalam pendekatan ini aturan tertulis merupakan sumber hukum utama dalam sistem pemerintahan. Isu utama yang menjadi fokus sentral dari pendekatan ini berkaitan dengan dengan persoalan bagaimana menilai (keabsahan) suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap lembaga atau pejabat administrasi publik.

Adanya konsep limited government ( pemerintahan yang terbatas ) dan rechstaat ( pemerintahan berdasarkan atas hukum ) menunjukkan arti pertingnya paham legalistis yang menjadi faktor penentu legitimasi dari setiap keputusan dan tindakan pejabat administrasi publik. Isu legitimasi ini seringkali harus dipecahkan dengan dasar merujuk pada konstitusi, undang-undang, ketetapan eksekutif, peraturan badan administratif serta keputusan badan peradilan.

Pendekatan hukum tidak sekedar memusatkan perhatian pada cabang eksekutif, namun juga pada lembaga legislatif dan peradilan. Melalui perundang-undangan yang diciptakan atau resolusi yang dibuat, lembaga legislatif menjadi penggerak bagi kebanyakan tindakan para pejabat administrasi publik. Kehendak legislatif yang spesifik dan tidak membingungkan juga menjadi sumber kewenangan hukum bagi pembuatan kebijakan dan tindakan pejabat administrasi publik.

Pada kondisi tertentu, para pejabat administrasi publik dilembaga eksekutif sendiri dapat menjadi sumber kewenangan hukum bagi dirinya sendiri. Ketetapan badan eksekutif juga memiliki kekuatan hukum.

Kelebihan dan kelemahan dari Pendekatan Hukum

Terdapat beberapa kelebihan pokok dalam pendekatan perspekstif hukum. Dalam hal ini, pendekatan hukum sejalan dengan teori demokrasi. Aspek paksaan dari lembaga administrasi publik dibatasi oleh serangkaian pembatas sistem hukum yang kompleks. Pembatasan ini diwujudkan dalam bentuk bentuk konstitusi dan undang-undang, ketentuan-ketentuan yang dibuat badan legislatif, keputusan-keputusan badan pengadilan dan peradilan administratif. Penggunaan kekuasaan dalam arti positif dan penyalahgunaan kekuasaan dalam arti negatif, keduanya menjadi pokok perhatian dalam pendekatan hukum. Peradilam merupakan jalur utama guna memecahkan dan menangani konflik-konflik yang bersumber pada keputusan administrasi publik.

Kelemahan dari pendekatan hukum adalah pendekatan ini cenderung memandang sempit terhadap proses administrasi publik. Pedoman-pedoman hukum seringkali memperlemah kegiatan administrasi. Sementara itu penonjolan berlebihan terhadap peraturan sebagai pedoman dalam membentuk keleluasaan dan kekuasaan administratif seringkali gagal dalam memberikan standar positif maupun negatif dari setiap penggunaannya. Kalimat konstitusi dan badan legislatif seringkali samar-samar, kadangkala penuh maksud dan menghasilkan ketidaktentuan yang mendorong kearah terjadinya berbagai konflik dalam usaha menafsirkannya.

Kelemahan ditujukan pada ketidakmampuan pendekatan hukum untuk memperhitungkan dinamika yang melekat dalam proses administratif. Hal ini akibat pemusatan perhatian kepada prinsip dan kewenangan legal formal, dan kurang mempertimbangkan dinamika manusia di dalam organisasi administratif. Pendekatan hukum cenderung memandang perilaku manusia (administrator) dapat diramalkan sesuai dengan tingkat kewenangan legalnya.

PENDEKATAN SEJARAH ( THE HISTORICAL APPROACH )

Pendekatan sejarah berusaha memahami perkembangan sistem administrasi publik dalam konteks masa lalu tertentu. Pendekatan ini mencakup banyak pusat perhatian. Ada yang memusatkan pada peradaban tertentu atau kisah sejarah perjuangan tertentu. Ada yang memusatkan pada prestasi administrasi dari rezim politik tertentu. Ada yang menekankan pada filosofi administrasi dari partai politik.

Pendekatan ini berasumsi bahwa kejadian masa lalu dan sekarang akan selalu saling berkaitan dalam berbagai cara dan pola yang banyak sekali. Oleh karena itu, usaha memahami lebih baik tentang kehidupan masa lalu akan sangat membantu usaha untuk dapat memahami persoalan dewasa ini secara lebih efektif. Beberapa aliran pendekatan ini meyakini bahwa hakikat kehidupan manusia berjalan secara circular ( berulang ). Berbagai kejadian dimasa lalu untuk memperkaya kehidupan manusia pada masa sekarang ini merupakan sumbangan besar bagi para pembentuk peradaban klasik membantu usaha menilai tingkat perkembangan kebudayaan dan dilema-dilema moral kita.

Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Sejarah

Pendekatan sejarah memberikan contoh nyata tentang pelaksanaan administrasi publik di zaman dulu sehingga sistem administrasi publik di masa belakangan bisa mengambil pelajaran tentang sistem yang terdahulu. Pendekatan sejarah ini memberikan landasan fondasi bagi perkembangan sistem administrasi publik dari sistem yang bersifat tradisional dan sederhana berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks dan maju.

Kelemahan dari pendekatan sejarah dimana sistem administrasi publik yang terjadi pada masa dulu tidak semuanya bisa diterapkan di zaman yang modern seperti ini, hal ini berkaitan dengan perubahan zaman seperti perkembangan teknologi dan sistem informasi, tingkat cakupannya dari teritori yang sempit kearah teritori yang lebih luas dalam bentuk sistem negara.

PENDEKATAN BAGAN ORGANISASI ( THE ORGANIZATION CHART APPROACH )

Pendekatan bagan organisasi mendasarkan diri pada keyakinan bahwa karakteristik dan hubungan-hubungan pokok dalam struktur administrasi dapat digambarkan. Prinsip hirakhi yang mencakup pembagian organisasi ke dalam tingkat-tingkat kewenangan atasan dan bawahan menggambarkan suatu arus kewenangan yang bergerak dari atas ke bawah ( downward ). Selanjutnya pendekatan bagan organisasi memandang bahwa kewenangan ini pada hakikatnya bersifat legal. Bagan organisasi dan bagan alur proses merupakan sarana yang dipakai oleh para manajer ilmiah dan para perancang efisiensi.

Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Bagan Organisasi

Kelebihan dari pendekatan Bagan Organisasi sebagai berikut :

  1. Dengan menganggap kebenaran dari struktur piramidal organisasi, tanggung jawab legal dapat ditunjukkan secara tepat pada jenjang hirarki paling atas. Oleh karena itu, manajemen tingkat atas dapat dimintai pertanggungjawaban tentang efektifitas dan efisiensi organisasi. Jenjang manajemen yang lebih tinggi dapat meminta pertanggungjawaban dari jenjang manajemen yang berada di bawahnya.
  2. Tanggung jawab dan hak preogratif dapat ditegaskan secara empiris dan digambarkan secara tepat melalui bagan dimana posisi yang ditempatinya, atasan bertanggungjawab kepada bawahan dan bawahan bertanggungjawab untuk atasan.
  3. Dari pendekatan bagan organisasi adalah adanya kesan bahwa suatu kesatuan dari seluruh kehidupan organisasi tanpa adanya perhatian terhadap kompleksitas dari setiap jenjang tertentu ataupun adanya perembesan kewenangan antara pemimpin pusat dengan pejabat yang ditempatkan di daerah, dan unit-unit di sub-sub daerah tersebut.
  4. Hubungan legal formal yang kompleks dapat digambarkan diatas satu lembar kertas.

Hubungan erat antara pendekatan hukum dan pendekatan organisasi, pada akhirnya merupakan suatu sumber kelemahannya. Kritik-kritik menilai bahwa kekuasaan legal belum tentu menjadi kekuasaan yang efektif. Konsekuensinya, permasalahan ketidakjelasan dan permasalahan interpretasi sumber kewenangan legal dan petunjuk-petunjuk legal tidak selalu menjadi pedoman yang absah bagi tindakan administrasi. Selain itu, pendekatan bagan organisasi tidak dapat menunjukkan adanya perbedaan pengaruh efektif dari faktor kualitas pribadi dimana individu mungkin menggunakannya, terlepas dari kewenangan legal yang ada.

Kelemahan terakhir dari pendekatan bagan organisasi adalah penekanannya kepada rasionalitas, logis dan simetris. Pendekatan ini menganggap para anggota organisasi akan bereaksi sesuai kedudukan mereka sebagaimana terdapat dalam bagan organisasi.  

PENDEKATAN PERBANDINGAN ( THE COMPARATIVE APPROACH )

Pendekatan komparatif mendasarkan diri pada asumsi adanya prinsip administrasi yang bersifat universal ( berlaku umum ). Prinsip administrasi yang terlepas dari batas-batas politik yang memisahkan negara satu dengan lainnya, negara dari negara bagian, negara bagian dengan negara bagian lainnya, negara bagian dengan administrasi lokal serta antar administrasi lokal sendiri.

Dengan menekankan keterpisahan unit politik yang berbeda, ketergantungan seluruh unit politik tersebut terhadap proses administrasi membuat perlunya dilakukan studi dan usaha pemahaman tentang proses administrasi yang terlepas dari batas-batas politik. Oleh karena itu tujuannya adalah mengamati dan menilai kesamaan-kesamaan administrasi yang bebas dari latarbelakang negara tertentu, demikian pula perbedaan-perbedaan pada latar belakang seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Beberapa studi komparatif telah membuahkan hasil yang menarik dan penting. Studi komparatif dengan pendekatan ekologis yang dilakukan oleh Fred W. Riggs (1964) yang dikenal dengan “teori masyarakat prismatik” (the theory of prismatic society ) mengidentifikasi adanya tiga tipe perkembangan masyarakat, yaitu tipe masyarakat agraris, tipe masyarakat prismatis dan tipe masyarakat industrialis. Tipe masyarakat agraris atau disebut pula sebagai tipe fused society ditandai dengan tidak adanya (rendahnya) tingkat diferensiasi dan spesialisasi terhadap struktur dan fungsi atas kelembagaan  (organisasi) yang ada. Tipe masyarakat industrialis atau disebut pula sebagai tipe defused/refracted society ditandai dengan adanya tingkat diferensiasi dan spesialisasi yang relatif tinggi terhadap gap struktur dan fungsi atas kelembagaan sosial yang ada.

Kebanyakan masyarakat termasuk dalam tipe prismatis, yaitu campuran antara kedua tipe masyarakat atau tidak lagi sepenuhnya masih bersifat agraris tetapi juga belum sepenuhnya mencapai tipe industrialis. Tipe masyarakat prismatis ini ditandai dengan adanya sifat heterogenitas, formalisme dan overlapping yang relatif tinggi dalam kehidupan kelembagaan sosialnya. 

Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Perbandingan  

Ada dua tujuan dan manfaat utama yang hendak dicapai melalui studi komparatif. Pertama, yang berorintasi pada kepentingan teoritis atau pengembangan ilmu ( science building ), terutama pengembangan studi administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Kedua, berorintasi kepada kepentingan praktis pembangunan (development oriented).

Pendekatan perbandingan ini memandang lingkungan keseluruhan (environment ) sebagi sesuatu yang sangat penting dalam membentuk proses dan nilai administrasi.

Terdapat problem dalam pendekatan komparatif. Pertama, kesulitan menghindarkan diri dari sikap stereotip. Para peniliti seringkali mengalami kesulitan melepaskan dirinya dari nilai-nilai dan kecenderungan budaya yang dimilikinya pada waktu mengamati dan menilai sistem administrasi publik di negara lain. Kedua, kesulitan dalam menemukan segmen administrasi publik yang representatif untuk dijadikan sasaran perbandingan. Ketiga, kesulitan dalam memilih perangkat metodologi yang tepat untuk digunakan dalam studi komparatif.    

PENDEKATAN EKONOMI ( THE ECONOMIC APPROACH )

Pendekatan ini berpijak pada asumsi bahwa hubungan-hubungan ekonomi telah ikut membentuk arah dan prioritas kebijakan publik, baik kebijakan publik yang bersifat domestik maupun luar negeri. Para pemikir dan peniliti yang berhaluan marxim dan neo marxis telah lama dan banyak mengungkapkan adanya ketergantungan struktural dari negara kepada kaum kapitalis.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, kaum kapitalis akan menjadi kelompok yang mendominasi kekuasaan politik negara. Dengan demikian, para pejabat publik akan berfungsi tidak lebih sebagai alat kaum kapitalis untuk melakukan akumulasi kapital. Demikian pula yang diungkapkan para pemikir dan peneliti yang berhaluan libelar dan neo liberal. Kehidupan ekonomi suatu masyarakat dan negara akan berkembang dengan baik apabila lebih bertumpu pada mekanisme pasar dan berfungsinya mekanisme pasar itu dengan baik.

Para ahli teori pilihan publik selanjutnya berkesimpulan bahwa hasil terbaik akan diperoleh apabila melibatkan peranan yang maksimum dari mekanisme pasar dan peranan yang minimum dari pemerintah. Pada tataran teoritis, teori pilihan publik menjadi landasan teoritis yang memicu lahirnya pendekatan atau perspektif baru, seperti “manajemen publik baru” ( new public management ), “administrasi publik yang berbasis pasar” (market base public administration ), “ pemerintahan berjiwa kewirausahaan “ (enterpreneur government ), reinventing government dan sejenisnya.

Disamping dilandasi dan diwarnai berbagai teori pilihan publik, konsep manajemen publik ( new public management ) juga banyak dilandasi dan diwarnai oleh teori pasar (market theory) seperti yang diajukan oleh B.G Peters (1995) sebagai berikut:

  1. Persoalan struktur sektor publik. Teori pasar melihat masalah mendasar yang ada pada sektor publik tradisional sebagai struktur organisasi birokrasi yang sangat besar, sangat monopolistis, serta tidak peka terhadap tuntunan lingkungan yang terus berubah.
  2. Persoalan manajemen. Manajemen sektor publik harus dapat menerapkan berbagai teknik manajemen swasta. Untuk itu manajemen sektor publik harus menerapkan politik penggajian berdasarkan system merit, yaitu penggajian yang didasarkan pada efektifitas pencapaian kontrak kinerjanya.
  3. Persoalan pembuatan kebijakan. Teori pasar menghendaki adanya desentralisasi pembuatan kebijakan pada agensi-agensi yang memiliki karakter enterpreneurial di jenjang bawah yang diberi otonomi untuk membuat kebijakan sehingga mereka akan mampu menangkap sinyal pasar, lebih inovatif, dan berani mengambil resiko.
  4. Persoalan kepentingan publik. Kepentingan publik dapat terlayani dengan memberi peluang bagi semua warga negara untuk melaksanakan pilihan bebasnya dengan memperoleh akses pelayanan lebih besar di pasar dengan cara memecah monopoli pelayanan yang secara tradisional semula hanya dipegang oleh dinas pemerintah.

Kelebihan dan kelemahan dari Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi mempunyai kelebihan dalam pelayanan publik karena melibatkan kepentingan pasar, dimana publik bebas memilih dalam hal pelayanan yang diebrikan oleh pemerintah. Selain itu pemerintah tidak hanya berfungsi melayani tapi juga berperan sebagai enterpreneur dalam pelayanan dengan tetap memperhatikan publik sebagai warga negara bukan sebagai konsumer.

Kelemahan dari pendekatan ekonomi, dimana pemerintah bergantung dengan kaum kapitalis atau pemilik modal sebagai sponsornya hal ini secara langsung akan mengintervensi kebijakan yang di ambil oleh pemerintah, biasanya kebijakan itu akan menguntungkan pihak kaum kapitalis.    

(Penulis: Ahmad Nurcholish, ‘Pendekatan Dan Teori Dasar Dalam Perspektif Ortodok Administrasi Publik’, Malang 2015)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here